Prabowo: Siapa Saja Boleh Impor, Bebas, Enggak Usah Ada Kuota

Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait kebijakan impor. Dalam sebuah kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa ke depan, siapa pun boleh melakukan impor tanpa dibatasi kuota. Pernyataan ini sontak menuai berbagai tanggapan, baik dari pelaku usaha maupun pengamat ekonomi.

Prabowo Ingin Ciptakan Sistem Perdagangan Terbuka

Menurut Prabowo, kebijakan kuota impor selama ini justru membuka celah bagi praktik monopoli dan perburuan rente. Ia menyebut bahwa perdagangan bebas yang adil akan lebih sehat jika setiap pelaku usaha memiliki akses yang sama dalam kegiatan impor, tanpa harus terikat kuota atau izin yang rumit.

“Siapa saja boleh impor. Bebas. Enggak usah ada kuota. Yang penting transparan dan fair,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.

Respons Pelaku Usaha Beragam

Pernyataan Prabowo ini mendapat respons beragam dari pelaku usaha. Sebagian menyambut positif karena dianggap bisa menekan harga bahan baku dan membuka peluang usaha baru. Namun, tak sedikit yang khawatir kebijakan ini bisa memukul produsen lokal yang belum siap bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

Ketua Asosiasi Petani Nasional, misalnya, meminta pemerintah tetap melindungi sektor pertanian agar tidak tergerus oleh banjir produk luar negeri yang lebih kompetitif secara harga.

Pengamat: Perlu Regulasi Pengaman

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai wacana ini perlu dikaji lebih dalam. Menurutnya, sistem impor terbuka tanpa pengawasan ketat bisa menimbulkan kerentanan terhadap industri dalam negeri, terutama sektor pangan, tekstil, dan manufaktur kecil.

“Boleh saja terbuka, tapi tetap harus ada mekanisme kontrol dan standar kualitas agar tidak jadi bumerang,” ujarnya.

Potensi Positif bagi Konsumen

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menguntungkan konsumen karena bisa menurunkan harga barang dan memperluas pilihan produk. Pasokan barang impor yang lebih mudah masuk diyakini akan membuat harga di pasaran lebih kompetitif dan transparan, asalkan tetap diimbangi dengan pengawasan kualitas dan keselamatan produk.

Pemerintah Diminta Jelas Soal Mekanisme

Meski wacana ini mengedepankan semangat kebebasan usaha, banyak pihak meminta pemerintah menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya. Termasuk sistem pengawasan, pencegahan penyelundupan, dan dukungan terhadap UMKM agar tetap bisa tumbuh di tengah liberalisasi perdagangan.