Manajer PT LIL Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi di Dok Waiame

Manajer PT LIL Kejaksaan terus menyelidiki dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan PT Dok dan Perkapalan Waiame Ambon. Salah satu manajer dari PT LIL, perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional di dok tersebut, telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap aliran dana yang diduga disalahgunakan.

Dugaan Penyimpangan Anggaran Tahun 2020–2024

Dugaan korupsi ini mencakup pengelolaan anggaran perusahaan dari tahun 2020 hingga 2024. Selama periode tersebut, ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Beberapa pengeluaran tidak memiliki dasar hukum dan tidak melalui prosedur pengesahan yang sah.

Kerugian negara akibat dugaan penyimpangan ini ditaksir mencapai lebih dari Rp3,7 miliar. Angka tersebut berasal dari transaksi fiktif, pembengkakan harga satuan barang, dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Pemeriksaan Diperluas ke Banyak Pihak

Sejauh ini, sekitar 15 orang telah diperiksa. Mereka terdiri dari manajer, direksi, staf administrasi, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses keuangan perusahaan. Selain itu, pihak eksternal seperti lembaga keuangan yang pernah memberikan pinjaman juga akan dimintai keterangan.

Dengan melibatkan berbagai pihak, kejaksaan berharap dapat memetakan seluruh aliran dana secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pelaku yang lolos dari proses hukum.

Modus: Mark-Up dan Rekening Pribadi

Penyidik menduga ada beberapa modus operandi yang digunakan untuk menjalankan aksi korupsi ini. Salah satunya adalah praktik mark-up atau pembengkakan harga barang dan jasa. Selain itu, dana perusahaan juga diketahui dipindahkan ke rekening pribadi oknum tertentu.

Transaksi tersebut sebagian tidak tercatat dalam sistem keuangan resmi perusahaan. Ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Penegakan Hukum Terus Berlanjut

Kejaksaan memastikan proses penyidikan akan terus berlanjut. Jika ditemukan cukup bukti, status beberapa orang bisa dinaikkan menjadi tersangka. Pemerintah daerah pun menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Lebih dari itu, kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi perusahaan milik daerah lainnya. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap BUMD dapat tetap terjaga.