KKP Kembali Menangkap Kapal Asing di Perairan Talaud

KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan  kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Kali ini, satu unit kapal ikan asing ilegal berhasil ditangkap di perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Penangkapan dilakukan oleh Kapal Pengawas Hiu 12 dalam operasi pengawasan rutin yang digelar pekan ini.

Tertangkap Saat Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal

Kapal asing berbendera Filipina itu tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa izin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tidak hanya tidak memiliki dokumen perizinan, kapal tersebut juga diduga menggunakan alat tangkap yang dilarang.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Pung Nugroho Saksono, menyebutkan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

“Ini adalah langkah penting untuk menjaga sumber daya laut kita dari eksploitasi oleh pihak asing. Kita tidak akan beri ruang bagi pelanggar,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (15/5).

ABK Diamankan, Kapal Dikandangkan

Setelah berhasil diamankan, kapal dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) langsung dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses hukum lebih lanjut. Para ABK diketahui tidak memiliki dokumen identitas resmi dan saat ini tengah dalam pemeriksaan imigrasi serta penyidik perikanan.

Lebih lanjut, tim dari KKP juga tengah memverifikasi potensi pelanggaran lain, termasuk dugaan pelanggaran lingkungan akibat penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

Upaya Konsisten dalam Menjaga Laut Nusantara

Penangkapan ini menambah daftar panjang kapal asing yang berhasil ditindak selama tahun 2025. Menurut data KKP, sudah lebih dari 25 kapal asing yang ditangkap di berbagai wilayah perairan Indonesia sejak awal tahun.

Sebagai upaya berkelanjutan, KKP berencana memperkuat armada pengawasan laut, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan dimasuki kapal asing. Selain itu, kerja sama dengan TNI AL dan Bakamla juga akan terus diperkuat untuk patroli terpadu.

Dukungan Publik dan Pemerintah Daerah

Langkah KKP ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat dan pemerintah daerah. Bupati Kepulauan Talaud menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum di laut. Ia juga berharap adanya peningkatan pengawasan untuk mencegah kerugian ekonomi masyarakat lokal akibat praktik pencurian ikan.

“Kami berharap pengawasan ini bisa terus ditingkatkan agar nelayan lokal merasa aman dan terlindungi,” ujarnya.